E-LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk transparansi dan pencegahan korupsi.

Penjelasan Lengkap:

1. Tujuan LHKPN:

   • Mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan atau tindak pidana korupsi.

   • Menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara.

   • Sebagai alat kontrol publik terhadap pejabat publik.

2. Siapa yang Wajib Lapor?
   Pejabat yang tergolong sebagai penyelenggara negara, antara lain:

   • Presiden, Wakil Presiden

   • Menteri dan Wakil Menteri

   • Anggota DPR, DPD, DPRD

   • Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta wakil-wakilnya

   • Hakim, Jaksa, Penyidik

   • Pejabat eselon I dan II di pemerintahan

   • Direktur, Komisaris, atau pejabat setingkat di BUMN/BUMD

3. Apa Saja yang Dilaporkan?

   • Harta tidak bergerak (tanah, bangunan)

   • Harta bergerak (kendaraan, perhiasan)

   • Surat berharga, giro, deposito, dan kas

   • Utang

   • Sumber penghasilan dan pengeluaran

4. Kapan Dilaporkan?

   • Saat pertama kali menjabat

   • Setiap tahun (periodik)

   • Saat berhenti atau pensiun dari jabatan

5. Dasar Hukum:

   • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

   • Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN

LHKPN Camat Pedan